Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut menyaksikan penandatanganan Serah Terima Hibah Kapal Pelayaran Rakyat Pembangunan Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut) kepada sembilan pemerintah daerah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (15/4).
Adapun provinsi dan kota yang menerima hibah kapal Pelra tersebut yaitu Pemerintah Daerah Prov. Lampung, Kota Bengkulu, Kota Bima (Nusa Tenggara Barat), Kab. Kampar (Provinsi Riau), Pesisir Barat Lampung, Kab. Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kab. Mesuji (Provinsi Lampung), Kota Pariaman (Provinsi Sumatera Barat), Kab. Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat).
“Rata-rata Pemda yang menerima kapal Pelra ini akan memanfaatkan sebagai angkutan penumpang dan wisata. Safety kapal pelra juga sudah baik,” ujar Menhub Budi.
Pengadaan kapal Pelra ini, menurut Menhub dilakukan agar konektivitas bagi masyarakat meningkat namun tetap memperhatikan aspek kearifan lokal dan pelayaran rakyat
“Kapal Pelra ini desainnya seperti kapal pinisi. Namun demikian, kami tetap ingin agar kapal Pelra selanjutnya memiliki pengembangan agar dari segi desain lebih efisien, berdaya guna, lebih memiliki daya tahan, dan utilisasi,” jelas Menhub.
Selain menyaksikan penyerahan kapal Pelra, Menhub juga menyaksikan kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Institut Sepuluh November (ITS) tentang Desain Kapal dan menyaksikan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Peran Pelayaran Rakyat dalam Membangun Konektivitas pada Program Tol Laut.
Lebih lanjut, Menhub Budi mengatakan, dengan penandatanganan MOU antara Kemenhub dengan ITS tersebut diharapkan dapat lebih mengefisienkan kapal Pelra dari segi desain dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia mendapat masukan dari ITS yang mengusulkan agar desain kapal Pelra selanjutnya tidak menggunakan kayu lagi, tetapi menggunakan bahan bambu yang dinilai lebih ramah lingkungan (tidak merusak hutan). Penggunaan bambu juga dinilai akan meningkatkan budidaya bambu.
“Kami ingin kapal ini dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat. Nantinya apakah akan dioperasikan oleh Pemda atau dinas sehingga menjadi stimulus agar kehidupan masyarakat sekitar membaik, bermanfaat, dan memberikan dampak sosial ekonomi daerah masing-masing,” lanjut Menhub Budi.
Menhub Budi memaparkan laut adalah masa depan Indonesia karena 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan perairan. ” Presiden Joko Widodo berpesan agar laut Indonesia dapat lebih bersaing di masa mendatang,” lanjutnya.
Saat ini, pemerintah memiliki program unggulan di sektor perhubungan laut seperti tol laut dan kapal perintis. Di lain pihak, Menhub Budi menyatakan ada dilema yang dihadapi dalam mengembangkan kedua program unggulan tersebut. ” Konektivitas di bagian timur Indonesia memerlukan angkutan dengan menggunakan kapal besar. Namun di waktu tertentu okupansi sangat rendah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menhub Budi berharap para stakeholder perhubungan (PT Pelni, DPP INSA) dan ITS dapat mencari solusi inovasi agar pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain khususnya di Indonesia Timur berjalan efisien melalui Focus Group Discussion antara ITS dan stakeholder perhubungan terkait.
Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan 94 kapal Pelra telah dibangun untuk tahun anggaran 2018. “Tahun 2018 sudah diserahkan 24 unit kapal (pembangunan Tahun Anggaran 2017), tahun ini diserahkan 32 unit kapal dan simbolis diserahkan 12 kapal. Tahun depan, rencananya kami akan membangun 50 unit kapal,” papar Dirjen Agus.
Lebih lanjut, Dirjen Agus menyampaikan bahwa kapal Pelra yang dihibahkan tersebut dapat menampung 24 penumpang, mengangkut barang hingga 20 ton, dan memiliki kecepatan 9 knot. Dirinya berharap kapal Pelra tersebut dapat mendukung konektivitas di daerah-daerah dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya di daerah masing-masing. (AH/RDL/CA/HA)
