“Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak SMK dan industri yang sangat antusias ikut serta dalam program strategis ini,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Pendidikan Vokasi Link and Match SMK dengan Industri Wilayah Jawa Barat di PT. Anugerah Indofood Barokah Makmur, Sukabumi, Senin (18/3).
Turut mendampingi Menperin dalam peresmian peluncuran vokasi industri di Sukabumi ini, yaitu Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, serta Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.
Menurut Menperin, pihaknya telah menyelenggarakan dua kali peluncuran pendidikan vokasi di Jawa Barat, karena merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur. “Kali ini, dilakukan penandatanganan 646 perjanjian kerja sama antara 133 industri dengan 440 SMK,” ungkapnya.
Total sebanyak 4.997 perjanjian kerja sama telah ditandatangani pada pelaksanaan program ini hingga tahap kesepuluh karena setiap SMK bisa dibina oleh lebih dari satu industri. Sejak diluncurkan tahun 2017, program pendidikan vokasi link and match SMK dan industri diproyeksi telah menggandeng lebih dari 400.000 siswa-siswi SMK mulai wilayah Jawa, Sumatera hingga Sulawesi dengan rata-rata 200 siswa per SMK.
“Kami berharap, pelaku industri untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan kepada SMK di wilayahnya. Selain itu, kepada para kepala SMK untuk proaktif dalam mengembangkan link and match dengan dunia industri. Jadi, program ini bukan lagi wacana, tetapi pemerintah sudah merealisasikannya dalam dua tahun ini,” tuturnya.
Airlangga menambahkan, pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK, ini merupakan salah satu program yang diwujudkan secara konkret oleh Kemenperin dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019.
Adapun program lainnya yang telah dilakukan guna dapat mencapai target tersebut, yakni melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan konsepdual system di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri, serta pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).
“Kami juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi melalui SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi, serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0,” ungkapnya.
Menperin meyakini, ketersediaan SDM kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Apalagi, mereka yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. “Sehingga dapat memacu sektor industri kita agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujarnya.
Sebagai benefit bagi perusahaan yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, Airlangga menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan skema insentif fiskal super deductible tax berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan.
“Jadi, misalnya perusahaan yang membantu SMK melalui pemberian peralatan dan permesinan dengan investasinya senilai Rp1 miliar, maka akan diberikan super deductible tax sebesar Rp2 miliar dalam periode lima tahun. Selain itu, industri-industri ini juga akan mendapat fasilitas insentif untuk inovasi yang besarnya sampai dengan 300 persen,” paparnya.
Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilakukan pemberian bantuan mesin dan peralatan oleh 28 perusahaan kepada 208 SMK untuk keperluan praktikum. Salah satunya dari PT. Schneider Electric Indonesia yang memberikan bantuan senilai 300.000 Euro untuk pengembangan center of excellence bidang ketenagalistrikan untuk 10 SMK, di antaranya wilayah Cimahi dan Jayapura.
Selain itu, dilaksanakan pembukaan diklat 3 in 1 untuk memenuhi kebutuhan industri animasi, alas kaki dan garmen yang diikuti sebanyak 260 peserta. “Kami menyambut baik bahwa pembukaan diklat 3 in 1 kali ini diikuti oleh 60 orang penyandang disabilitas untuk ditempatkan bekerja di beberapa perusahaan garmen dan alas kaki. Dengan demikian jumlah penyandang disabilitas yang telah dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja sudah mencapai 523 orang.,” sebutnya.
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Axton Salim menyambut baik dan mendukung langkah yang sudah dijalankan Kemenperin dalam menyelenggarakan program pemdidikan vokasi industri secara nasional. “Sejak pertama kali, Indofood melakukan penandatanganan perjajian kerja sama, kami sudah menggandeng sebanyak 116 SMK untuk di pabrik kami di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” ungkapnya.
Axton kami meyakini partisipasi dari pelaku industri akan memberikan dampak positif kepada SMK sesuai target yang diinginkan oleh pemerintah, terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. “Beberapa perusahaan kami telah mengarah kepada revolusi industri 4.0. Untuk itu, perlu penyiapan SDM yang andal dan siap dengan perkembangan teknologi digital,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, peluncuran program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Barat, yang kali kedua ini, menjadi solusi terhadap upaya mengurangi jumlah pengangguran khususnya bagi lulusan SMK. “Apalagi, di Jawa Barat cukup banyak industrinya, sehingga lulusan SMK diharapkan bisa cepat diserap kerja sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan yang diinginkan saat ini,” jelasnya.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengemukakan, Kemenperin menjadi satu-satunya kementerian yang langsung bekerja tanpa terlalu banyak diskusi dalam upaya mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo, terutama dalam pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kami mengapresiasi program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri ini. Apalagi, di Indonesia ada 14.260 SMK, yang 10.600 di antaranya berstatus swasta. Selain itu, 5.000 SMK belum punya kerja sama dengan industri. Untuk itu, kami harapkan program ini terus dilanjutkan,” ujarnya.
