Bila Prabowo menulis buku yang judulnya Paradoks Indonesia, maka ada baiknya juga bila Prabowo mempertimbangkan untuk menulis buku yang judulnya Paradoks Prabowo. Mengutip penjelasan KBBI, Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran; bersifat paradoks. Atau singkatnya adalah kontradiksi (berlawanan).
Soal lahan contohnya, selama ini dia selalu mengatakan lahan dikuasai oleh 1 persen elite. Faktanya melalui debat pilpres tahap kedua kemarin, terbongkar ternyata dia lah bagian dari satu persen elite yang ditudingnya itu, karena ikut menguasai 340 ribu hektar lahan (lima kali luas DKI Jakarta).
Soal kekayaan yang mengalir keluar misalnya, ternyata nama Prabowo dan wakilnya Sandiaga Uno terlibat dalam skandal Paradise/Panama Papers yang berisikan daftar para pengemplang pajak yang menyimpan kekayaannya di negeri Tax Heaven.
Dan yang terbaru adalah soal kesejahteraan, dimana dia berkoar-koar akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, ada 1.400 karyawan PT Kertas Nusantara (perusahaan milik Prabowo) yang belum digaji sejak tahun 2014 hingga hari ini.
Diberitakan bila Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) berinisiatif kembali membahas kelangsungan nasib ribuan karyawan PT Kertas Nusantara di Berau.
“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.
Sab’an juga mempertegas bahwa perusahaan tersebut sudah tidak membayar gaji karyawan selama bertahun-tahun.
“Perusahaan ini sudah tidak beroperasi bertahun tahun sehingga gagal membayar gaji karyawan,” kata dia.
Ribuan karyawan PT Kertas tetap menunggu kejelasan hak gajinya terhitung sejak 60 bulan silam. Mereka dirumahkan dengan catatan tetap menerima gaji pokok kisaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.
“Perusahaan menjanjikan karyawan tetap menerima gaji pokok saja. Namun tidak pernah diterima hingga kini,” ungkap salah seorang karyawan.
Tunggakan gaji karyawan selama 5 tahun diperkirakan sudah mencapai Rp 540 miliar. Total kewajiban sebesar Rp 9 miliar per bulan diperuntukan bagi 1.400 karyawan.
Tunggakan kepada 1400 karyawan bukanlah satu-satunya masalah yang mendera perusahaan tersebut. Pada tahun 2011, diketahui bila perusahaan Prabowo Subianto PT Kertas Nusantara (sebelumnya PT Kiani Kertas), pernah mendapatkan pinjaman dari kreditur Allied Ever Investment Limited untuk menjalankan usahanya. Pinjaman tersebut memiliki nilai tagih sebesar US$ 40 juta.
Pinjaman tersebut kemudian sempat menjadi masalah, yang berujung di pengadilan. Hasil dari putusan PN Jakpus saat itu mewajibkan pihak PT Kertas Nusantara untuk membayar utangnya selama 20 tahun.
Bahkan bila dinyatakan pailit pun, aset-aset PT Kertas di Berau diperkirakan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban utang perusahaan dan tunggakan gaji.
Melalui pemberitaan di Jawapos tahun 2017 yang lalu, diketahui bahwa ada investor dari Tiongkok yang berminat untuk membeli PT Kiani Kertas, bahkan sudah sempat mengunjungi perusahaan itu, namun karena tidak adanya kesepakatan, akhirnya batal.
“Saya dengar perusahaan sedang negosiasi memulihkan bisnisnya. Mereka menyebut ada investor yang tertarik, namun belum ada titik temu dengan pemilik,” kata Sab’an.
Jadi bila PT Kertas Nusantara yang dibeli Prabowo senilai 150 Juta USD, sampai hari ini masih di tangannya, bukan karena soal nasionalisme dan patriotisme seperti yang digembar-gemborkan oleh diri dan kelompoknya selama ini, melainkan belum ketemu kesepakatan yang cocok dengan para investor.
Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang mengungkap bahwa perusahaan Kertas Nusantara milik calon presiden Prabowo Subianto juga memegang izin.
“Dia memegang sejumlah izin pertambangan batu bara dan perusahaan hutan tanaman industri di Kaltim,” paparnya.
Soal nasib PT Kertas, Rupang berpendapat, calon presiden koalisi Gerindra, PKS dan PAN ini sedang membaca peluangnya dalam pemilihan presiden 2019. Alasan ini yang menyebabkannya seperti menggantung kelangsungan perusahaan selama lima tahun terakhir.
“Dia menunggu hasil pemilihan nanti, itu kenapa sepertinya enggan menutup perusahaan,” katanya.
Artinya menang kalahnya Prabowo dalam pilpres nanti memiliki pengaruh terhadap tutup tidaknya perusahaan miliknya tersebut alias ada kepentingan pribadi. Bila dirinya menang bisa jadi, PT Kertas Nusantara diambil alih oleh negara, negara pulalah yang akan melunasi hutang-hutangnya, baik kepada karyawan maupun krediturnya sehingga dirinya bisa lepas dari tanggung jawab.
Sementara kalau kalah, Prabowo harus menghadapi tuntutan gaji 1400 karyawannya, plus membayar hutang-hutang kepada kreditur. Itu sebabnya dalam beberapa kesempatan, Prabowo pernah menyebutkan bila dirinya tidak boleh kalah, kalau kalah Indonesia akan punah, mungkin maksudnya dirinyalah yang punah dihimpit tunggakan gaji dan hutang kepada kreditur. Bagaimana menurut Anda?
https://www.Indovoices.com/umum/mau-sejahterakan-rakyat-tapi-gaji-pegawai-sendiri-tidak-dibayar-apakah-masih-layak-dipilih/
