Indovoices.com – Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah membahas dan menetapkan enam fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019. Penerapan itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memperhatikan berbagai aspek pengembangan inklusi keuangan.
“Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut,” ujar Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi DNKI, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/01/2019).
Menurut Menko Perekonomian, secara fundamental negara kita memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan.
Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia. “Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan,” paparnya.
Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology, red). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan savingyang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.
Bagi Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.
Adapun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir melaporkan hasil evaluasi kinerja keuangan inklusif tahun 2018.
Dari Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4% menjadi 249.022 agen. Sementara jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2% menjadi 804.308 agen.
Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58% menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145% menjadi 3,5 juta unit di rentang Desember 2017 s.d September 2018.
Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertipikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Adapun capaian sertipikasi Hak Atas Tanah tahun 2017 adalah sebanyak 4.231.616, sedangkan capaian sertipikasi Hak Atas Tanah sampai dengan Desember tahun 2018 sebanyak 9.400.000.
“DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP & credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan,” terang Iskandar.
Mengenai peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang melibatkan 557 lembaga jasa keuangan telah menghasilkan 7,5 juta rekening baru.
Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah. Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sebesar 16.280.353 (periode 2015-2018).
“Untuk SimPel, saya berharap hal ini dapat dikaitkan dengan hari menabung. Misal sekali di awal bulan. Kemudian kita berikan reward pada siswa-siswa yang rajin menabung. Saya yakin itu juga akan membantu untuk melahirkan rekening aktif,” pesan Menko Darmin.
Adapun ke enam fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk tahun 2019, yakni:
1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen,
2. Perluasan Pembukaan Rekening,
3. Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat yang Dapat Dijadikan Agunan,
4. Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank,
5. Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non Tunai, serta
6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Inklusif.
