Seperti sudah diduga sebelumnya, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta akan dengan mulus masuk dalam penganggaran APBD DKI 2018. Dugaan tesebut sebenarnya tidaklah sulit untuk dipahami karena memang Gubernur punya otoritas untuk membuat keputusan terkait hal tersebut.
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur adalah kewenangan yang menjadi hak prerogatif seorang Gubernur. Kalau sudah membuat keputusan dan tidak melanggar Undang-undang di atasnya tidak akan bisa dianulir. Itulah mengapa, saat Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mendapatkan evaluasi dari Kemendagri terkait TGUPP, Pergub adalah instrumen pengamannya.
Dan dengan mudah dan sangat sederhana prosesnya, Anies mengamankan jatah relawan dalam bentuk TGUPP. Mengapa TGUPP ini akan menjadi jatah relawan?? Karena yang menyokong dan menyusun setiap program Anies-Sandi saat ini adalah kerjaan relawan juga. Aneh dan janggal rasanya kalau diisi relawan Ahok-Djarot, kecuali memang main dua kaki.
TGUPP seperti posisi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah jabatan politis dan kewenangannya adalah tunjuk langsung oleh Gubernur. Meski menjadi teman untuk diskusi, Wakil Gubernur tetap tidak punya kewenangan memutuskan siapa saja yang menjadi TGUPP. Jadi, TGUPP dipastikan didominasi orang-orang Anies.
Seperti sedang berusaha menepis isu miring terkait TGUPP, Sekda DKI Saefullah, menyatakan bahwa TGUUP seluruhnya dari kalangan profesional. Tentu saja tidak bisa kita bantah masalah profesionalitasnya, tetapi Saefullah sendiri mengakui bahwa pemilihan TGUPP tidak ada seleksinya dan merupakan hak istimewa dari seorang Gubernur.
Skenario pastinya akan dibuat seolah-olah mereka-mereka ini adalah profesional, padahal pada intinya adalah relawan dan pendukung Anies-Sandi. Memangnya profesional itu harus seorang profesor?? Orang yang kerjanya jadi tukang hoax aja dituntut profesionalitas tinggi dalam hal kehoaksan.
Jadi, tidak perlu mencoba menetralisir TGUPP ini profesional atau tidak. Karena profesional adalah sebuah penilaian yang sangat luas. Namun yang pasti, penunjukkan langsung Gubernur tidak akan bisa jadi jaminan bahwa para profesional tidak lepas dari namanya relasi dan kedekatan dengan sang Gubernur.
Hal inilah yang sebenarnya membedakan dengan Ahok. Semua diseleksi sebaik mungkin dan tidak langsung tunjuk. Dan hebatnya malah dia yang membiayai dari dana operasionalnya. Memang kalau dibandingkan, Anies dan Ahok sangat jauh berbeda. Satu permata, satu lagi batako kosong tak berisi.
Semoga dengan kesuksesan ini, tidak ada lagi yang menyangsikan keberpihakan Anies. Saya atas nama kejundalan mengucapkan selamat kepada para relawan. Kalau boleh nanti traktir saya yah. Hahaha..
