Ini pernah menjadi diskusi saya dgn suami. Mencermati teman-teman kantor, membaca postingan kenalan PNS, percakapan d grup-grup, kami menemukan bahwa cukup banyak PNS yg tdk menyukai kebijakan Jokowi. Mereka yg selama ini hidup nyaman dan mendptkan keuntungan serta privilege krn celah aturan yg bisa disiasati merasa terganggu hidupnya.
Ini diantaranya beberapa alasan knp PNS banyak yg tidak memilih Jokowi:
1. Sulit melakukan pungli. Sejak saber pungli dibentuk, banyak PNS yg mengeluh nggak dpt duit sampingan. Di samping itu kebijakan perijinan dan pelayanan satu pintu juga memangkas birokrasi. Meskipun sy menemukan msh ada sj yg bisa melakukan pungli.
2. Pemotongan anggaran. kebijakan ini menginstruksika
3. Pengetatan anggaran. Pemerintah pusat tdk mentolerir adanya dana mengendap d rekening daerah, yg biasanya bunganya entah jd milik siapa. Setiap dana yg ada harus d gunakan efektif dan efisien. Hal ini yg sempat mjd rumor bahwa sertifikasi guru d hentikan, pdhal tdk bgt. Banyak dana mengendap d rekening daerah, pemerintah pusat menginginkan dana parkir tersebut digunakan utk membayar sertifikasi krn jumlahnya cukup.
4. PNS sulit utk bermain proyek sejak dibentuknya Lembaga kebijakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yg menaungi ULP d setiap pemda, dan pendaftaran proyek melalui LPSE. Meskipun msh sj ada celah yg bisa mrk mainkan, tp tdk bisa sebebas dulu lg.
Berbeda dgn PNS lainnya, sy justru sepakat dgn kebijakan2 spt ini. Sudah terlalu lama kita sering mendengar penyalahgunaan anggaran, korupsi, suap, pungli dsb.
Saya yakin, kita sdh on the track. sdh diurus dgn cara yg benar, tinggal membenahi beberapa yg kurang dan melanjutkan yg sdh bai
*Penulis: Jumrana Sukisman
