Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, maupun kemasyarakatan.
Program Dana Desa yang sudah digelontorkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam empat tahun terakhir penggunaannya bukan hanya untuk pembangunan infrastruktu saja, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia, membangun lingkungan kasih sayang di pedesaan-pedesaan.
“Kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur, tapi ke depan penting bagi kita untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, termasuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa),” kata Presiden Jokowi.
Anggaran Dana Desa sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2015 anggaran Dana Desa sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 naik jadi Rp60 triliun, dan tahun 2018 ini sebesar Rp60 triliun. Sementara tahun depan dianggarkan Rp73 triliun.
Dengan dana sebesar itu, tentu sangat rentan dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk kepentingan pribadinya ataupun dikorupsi. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk yang namanya pendamping desa, fungsi utamanya adalah mengawasi pemakaian dana desa agar tepat sasaran, dengan demikian dana yang terpakai diusahakan bisa menggerakan perekonomian desa.
Hal ini selaras dengan harapan dan keinginan Presiden Jokowi yang menghendaki agar pengadaan barang-barang untuk keperluan desa, pembeliannya di desa dan sekitarnya. Mungkin bisa di desa, kalau nggak bisa di kota/kecamatan.
“Jangan sampai uang yang sudah masuk desa, itu dibelikan ke kota. Hati-hati,” tutur Presiden Jokowi seraya menyampaikan harapannya agar Dana Desa Rp187 triliun, yang nanti akan ditambah lagi Rp73 triliun itu muternya di desa terus.
Kepala Negara juga memberi contoh, misalnya untuk membangun irigasi, membangun jalan, agar batunya dibeli dari desa, atau bisa dengan menggerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai.
“Pasir beli dari desa itu, atau kalau nggak dari desa itu paling tidak di lingkup kecamatan. Semen, meski di kota kita beli bisa Rp2000-Rp3000 lebih murah. Tetap belilah di desa, mahal dikit nggak papa, tapi uangnya beredar di desa,” ucap Presiden Jokowi.
Dengan demikian, lanjut Presiden, manfaat pembangunan desa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Program Dana Desa sendiri berada di bawah tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang kini dijabat oleh Eko Putro Sandjojo. Alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan alokasi dana yang terbesar yang dilakukan oleh satu negara terhadap desa. hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam membangun negara dari desa.
Bila desa semakin maju dan sejahtera, otomatis negara secara keseluruhan akan ikut maju dan sejahtera. Negara dibangun dan ditopang oleh desa-desa. Dengan demikian, pemerintah juga mampu menurunkan arus urbanisasi dari desa ke kota. Penduduk desa tidak menumpuk di kota untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menyebar ke desa-desa, membangun dan mengangkat potensi desa ke level nasional dan dunia.
Keberhasilan Kemendes PDTT dalam pengelolaan dana desa selama ini bahkan mendapat pujian dari Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) Gilbert Houngbo. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan terbatas dengan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di sela pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.
Menurut Houngbo program dana desa adalah sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan, di mana dengan model ini semua pihak mandapatkan manfaat, sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian. “Apa yang paling mengesankan bagi saya adalah dalam program dana desa ini, pembangunan dilakukan terintegrasi antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi,” katanya.
Houngbo juga memiliki rencana untuk membuat presentasi yang akan direkomendasikan bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia.
Bukan hanya Presiden IFAD Gilbert Houngbo saja yang memberikan pujian. Peraih Nobel di bidang Ekonomi Josept Stiglits, pun ikut mengapresiasi model pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia dengan dana desa sebagai stimulus pembangunan.
“Saya sangat mengapresiasi model pembangunan seperti ini di mana pembangunan di mulai berdasar pada kebutuhan yang berbeda pada setiap daerah. Hal ini kemudian menghasilkan pola pembangunan wilayah yang sangat menakjubkan,” ujar mantan Penasihat Presiden Clinton itu di siaran persnya, dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development.
Setidaknya sudah 17 negara berkembang yang berasal dari kawasan Asia Pasifik telah membentuk tim untuk dikirim ke Indonesia guna mengamati dan mempelajari program dana desa dan produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Kedua program ini, dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, disela-sela acara kunjungan kerja di Bali, Selasa 8 Mei 2018 yang lalu.
Sehingga tidak heran bila keberhasilan program Dana Desa yang sudah terasa manfaatnya di seluruh Indonesia, kemudian memantik pemerintah untuk semakin menyempurnakannya dengan Program Dana Operasional Desa dan Dana Kelurahan yang akan diluncurkan tahun depan.
Saya tidak yakin bila pihak oposisi, dalam hal ini Prabowo-Sandi bisa membuat program yang sebagus ini. Bahkan faktanya mereka sama sekali tidak punya program yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Yang bisa mereka jual hingga hari ini adalah rasa pesimisme, teror dan ketakutan. Hal ini mengingatkan saya akan status netizen yang pernah saya baca.
Bunyinya kira-kira begini, “Apa persamaan pendukung Jokowi dan Prabowo?. Pendukung Jokowi sibuk membicarakan prestasi Jokowi. Sementara Pendukung Prabowo sibuk mencela kebijakan Jokowi. Persamaannya, kedua-duanya tidak pernah membicarakan program dan kelebihan Prabowo”.
Jadi bagaimana mau memimpin kalau program pun tidak punya? Apa yang akan mereka lakukan saat menjabat nanti? Program apa yang akan mereka jalankan kelak? Langkah konkrit apa yang bisa mereka implementasikan untuk masyarakat? NOL BESAR.
Apa iya? Calon pemimpin model seperti ini yang bisa kita percayakan untuk memimpin Indonesia? Mau dibawa kemana negara ini oleh calon pemimpin yang bahkan program pun tidak sanggup mereka susun?
Jadi jujur saja, saya tidak melihat ada alasan yang dapat menggerakkan hati saya untuk memilih mereka berdua. Jangan ditanyakan kepada para kampret dan pendukungnya, karena mereka tak butuh program. Cukup dikasih slogan Make Indonesia Great Again sambil disuap tiga sendok micin, bagi mereka itu sudah lebih dari cukup.
Jadi kesimpulan akhirnya, hingga kini pilihan terbaik yang kita miliki, tetap #Jokowi1xLagi. Bagaimana dengan Anda?
Iklan Dana Desa
Dana Desa Di Pujon Kidul
