Sejumlah lokasi pengungsian bagi korban terdampak gempa di Lombok Utara dihampiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada hari kedua kunjungannya Selasa (14/8) pagi.
Usai meninjau bangunan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung yang mengalami kerusakan, Presiden dan rombongan menyambangi posko pengungsian di halaman Polsek Pemenang, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di lokasi tersebut, menurut data yang didapat, sebanyak 3.662 pengungsi mendapatkan bantuan sementara menunggu perbaikan tempat tinggal yang akan dibantu pemerintah pusat.
Sejumlah pengungsi sempat menyampaikan keluhannya langsung kepada Presiden mengenai aktivitas belajar mengajar anak-anak mereka yang terhenti akibat bencana gempa ini. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mulai membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh usai gempa melanda.
“Nanti sekolahnya akan segera dibangun oleh Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum), tapi memang butuh waktu karena sekolahnya roboh. Kita berdoa bersama kepada Allah agar cobaan ini segera bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.
Selain itu, pemerintah mulai minggu depan juga akan membangun kembali pasar-pasar yang turut roboh setelah gempa. Pembangunan pasar tersebut diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian warga setempat.
Sementara terkait tempat tinggal warga Lombok Utara yang mengalami kerusakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan sebesar Rp50 juta bagi tempat tinggal warga yang mengalami kerusakan berat. Adapun terhadap kerusakan sedang, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp25 juta.
“Nanti dikerjakan bersama-sama, diawasi dari provinsi oleh Pak Gubernur. Nanti juga akan dibimbing oleh Pak Menteri PU supaya yang dibangun nanti rumah yang tahan gempa. Diajari bagaimana membangunnya,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. (BPMI Setpres/ES)