Indovoices.com –Konflik di tubuh Partai Demokrat antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu kontra-AHY yang dipimpin Kepala Staf Presiden Moeldoko terus berlanjut.
Setelah Moeldoko mengeluarkan pernyataan pada Minggu (28/3/2021), AHY menggelar konferensi pers pada Senin (29/3/2021) dan menyebut pernyataan Moeldoko berisi kebohongan.
“Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi,” kata AHY, Senin.
Melaui akun Instagram pribadinya, Moeldoko menyebut ada tarikan ideologis di Partai Demokrat yang membuat ia menerima pinangan untuk menjadi ketua umum partai itu.
Menurut AHY, Moeldoko mesti menjelaskan maksud pernyataannya itu agar tidak memancing kemarahan dari simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.
Ia menyebut, pihaknya tidak bisa menerima upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang diperjuangan Partai Demokrat selama ini.
“Ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?” ujar AHY.
Ia pun menegaskan, Partai Demokrat memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme sebagai hal yang sudah final dan tidak bisa ditawar.
Jika yang dimaksud Moeldoko adalah radikalisme, AHY menegaskan Demokrat menolak ideologi radikal tumbuh dan berkembang.
“Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak ekspliotasi politik identitas, termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa,” kata AHY.
AHY justru balik bertanya kepada Moeldoko soal apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh mantan panglima TNI itu.
“Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab? Tolong dijawab,” kata AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga merespons manuver kubu kontra-AHY yang menggelar konferensi pers di Hambalang.
AHY menilai, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sudah tidak relevan untuk diangkat.
“Permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik,” kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).
AHY mengatakan, kasus Hambalang serta kasus lain yang menjerat sejumlah kader Demokrat telah diselesaikan secara kredibel.
“Dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum,” ujar AHY.
Buka Pintu Maaf
AHY mengatakan, kebohongan kubu Moeldoko bukan hal yang baru. Ia mengatakan, sejak awal seluruh kader Demokrat yakin bahwa Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral.
Bahkan, kata AHY, Moeldoko juga tidak mempedulikan nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.
Menurut AHY, kini masyarakat pun telah mempertanyakan keputusan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Padahal, penyelenggaraan KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
“Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat,” ungkap dia.
Kendati demikian, AHY menyatakan dirinya masih membuka pintu maaf bagi Moeldoko meskipun para kader dan simpatisan Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah Moeldoko.
“Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko,” kata AHY.
Namun, menurut AHY, kubu Moeldoko sampai saat ini justru terus sibuk melontarkan kebohongan-kebohongan baru.
“Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya,” kata AHY.
Pernyataan Moeldoko
Adapun sebelumnya Moeldoko menyatakan dirinya menerima pinangan menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah adanya perubahan arah Demokrasi di partai berlambang bintang mercy itu.
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh partai Demokrat,” katanya.
Selain itu, Moeldoko melihat bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024 yang dinilainya akan menjadi penghalang tujuan Indonesai Emas di tahun 2045.
Pertarungan ideologis itu, sambung Moeldoko, juga terjadi di internal Partai Demokrat.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ujar Moeldoko.
