Indovoices.com –Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar masalah masalah politik, hukum dan keamanan di Papua dan Papua Barat dapat ditangani dengan baik. Wapres berharap agar isu-isu itu tidak menjadi kendala upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sesuai amanat Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
“Saya betul-betul ingin memastikan isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, diplomasi internasional serta aspek krusial lainnya terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan,” kata Ma’ruf melalui siaran pers Sekretaris Wakil Presiden usai memimpin rapat terbatas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Ma’ruf juga berharap isu lainnya yakni pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga bisa ditangani dengan baik. Hal itu Agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat.
Wapres juga kembali mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas membahas Papua pada tanggal 11 Maret 2020.
“Pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Wapres, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” katanya.
Kemudian ketiga, kata Wapres, kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga dapat dirumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.
Di samping itu, ia juga meminta agar pelaksanaan amanat Inpres tersebut benar-benar dapat membangun kepercayaan (trust building) masyarakat Papua, sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonedia (NKRI).
Karena itu, dasar dan tujuan pembangunan yang digunakan saat ini harusnya dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Bara agar situasi keamanan kondusif.
“Loyalitas terhadap NKRI meningkat, pembangunan dapat berjalan dengan baik, produktivitas masyarakat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” katanya.
Wapres mengatakan, Dewan Pengarah Tim Terpadu sudah menyiapkan rencana langkah tindak lanjutnya, antara lain untuk menyusun program-program bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Papua dan Papua Barat.
Saat ini pelaksana teknis ada di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data, program kerja, serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan Pemda Papua. Selain itu, ini jugauntuk memastikan ketepatan, kecukupan, dan efektivitas anggaran dan sinkronisasinya antar Kementerian, Lembaga dan Pemda.
Wapres mengatakan sasaran prioritasnya, yakni 7 (tujuh) wilayah adat, dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champions (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah/birokrasi, tokoh pemuda dan perempuan sebagai mitra strategis.
“Insya Allah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibukota propinsi tersebut, guna melakukan dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat, pemuka agama, pimpinan daerah propinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan,” katanya.
Sejumlah menteri yang dalam rapat ini yakni, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Muhammad Iqbal, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah.(msn)
