Indovoices.com –Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan hasil terbaru level kewaspadaan Covid-19 di Jawa Barat.
Hasilnya, zona merah di Jabar bertambah menjadi 8 daerah.
Zona merah berarti kawasan tersebut memiliki tingkat risiko tinggi penularan virus corona.
Selain itu, kawasan zona merah di Jabar tersebut memiliki jumlah kasus yang tergolong banyak.
Adapun daerah yang menjadi zona merah yakni, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bekasi.
Kemudian, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi.
Hal itu disampaikan Ridwan seusai menghadiri rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (14/12/2020).
“Zona merah kita bertambah menjadi 8 daerah, kita harus wasapda. Kepada yang zona merah untuk terus memperhatikan potensi yang akan terjadi,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Emil menjelaskan, pemicu utama peningkatan kasus Covid-19 di Jabar adalah kalster keluarga.
Untuk itu, Pemprov Jabar akan menyediakan 15 gedung untuk dijadikan ruang isolasi mandiri seiring mulai tingginya tingkat keterisian rumah sakit.
“Dari hasil kajian, memang klaster keluarga ini sedang meningkat. Itulah kenapa kita memperbanyak ruang isolasi mandiri untuk menggeser mereka ke ruang isolasi mandiri. Khusus Kabupaten Bekasi, selalu berhubungan dengan naiknya klaster industri,” kata Emil.
Selain itu, menurut Emil, pemicu lainnya adalah masih terjadinya laporan data ganda yang diumumkan pemerintah pusat, sehingga angka kasus harian di Jabar selalu tinggi.
Ia mencontohkan, dari 1 Desember sampai 13 Desember 2020, kasus baru Covid-19 mencapai 9.000 kasus. Dari jumlah itu, kasus lama sebanyak 4.600 kasus.
“Harus kami akui, sistem zonasi ini sedikit kurang sempurna karena kasus harian kami tercampur kasus lama yang diumumkan pusat telat. Tapi karena datanya apa adanya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa 9.000 kasus harian, 4.600 kasus lama. Itu kan signifikan. Komitmen dari Pak Luhut dan pemerintah pusat, perbaikan sistem baru akan dilakukan di bulan Januari dengan kontrak IT yang lebih baik,” kata Emil.(msn)
