Menanti Menteri Baru Pengganti Edhy Prabowo

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, resmi ditahan KPK. Edhy terjaring operasi tangkap tangan setelah diduga menerima suap Rp 4,8 M terkait ekspos benih lobster.

Dengan ditangkapnya politikus Gerindra itu, otomatis, kursi kementerian KP kini kosong. Jabatan Edhy diisi sementara oleh Luhut Binsar Panjaitan, karena Luhut adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang menaungi KKP.

Muncul nama Susi Pudjiastuti dan Sandiaga Uno

Tak lama setelah Edhy dijebloskan ke penjara, nama Susi Pudjiastuti kembali mencuat ke publik. Eks Menteri KP itu mengisi trending topic media sosial, khususnya jagad linimasa Twitter.

Selain Susi, nama lain yang muncul adalah Sandiaga Uno. Eks cawapres, pengusaha, sekaligus Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra ini disebut-sebut mampu menduduki kursi Edhy, apalagi Sandi juga berasal dari Gerindra.

Bagaimana peluangnya?

Pengamat Politik, Adi Prayitno, menilai keduanya memang cukup potensial. Namun, Adi menilai Sandiaga lebih berpeluang menjadi pengganti Edhy.

Sebab, menteri KP merupakan jatah Gerindra di kabinet Jokowi. Jika memakai penghitungan politik yang mengakomodasi koalisi, seharusnya Sandiaga bisa menggantikan Edhy.

“Ya, kalau bicara potensi, tentu Gerindra lebih berpeluang, karena KKP kan slot kementerian yang menjadi jatah Gerindra kan dalam berkoalisi. Kalau ada nama Sandi, ya Sandi kuat gitu,” kata Adi, Kamis (26/11).

Sedangkan, meski sosok Susi mendapatkan dukungan publik, hal itu masih belum cukup. Sebab, penentuan menteri diputuskan oleh Presiden Jokowi, bukan publik.

Belum lagi, Jokowi juga pasti bakal mempertimbangkan faktor politik, yaitu keseimbangan dalam koalisi pemerintahannya.

“Karena yang menentukan menteri kan bukan publik. Jadi bukan dukungan publik, medsos. Tapi kondisi politik, realita politik salah satunya karena dari koalisi partai pemerintah ya saat ini yang dapat jatah KKP,” tambah Adi.

Harus Paham Perikanan dan Berintegritas

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Ono Surono, berharap pengganti Edhy adalah orang berintegritas.

“Yang pertama, paham dulu terkait kondisi perikanan kita. Kedua, ya yang mempunyai kapasitas, kredibilitas untuk tidak melakukan kesalahan yang sama,” kata Ono.

Soal banyaknya aspirasi masyarakat meminta agar kalangan profesional termasuk Susi untuk menjadi menteri Jokowi pengganti Edhy Prabowo, Ono menilai hal itu tak menjadi ukuran.

“Dia (pengganti Edhy) seorang menteri teknis adalah orang yang paham. Kedua, tadi komitmennya tinggi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, terlepas dari unsur partai atau profesional. Kan tidak menjamin juga kalau dia tidak punya komitmen itu,” papar Ketua DPD PDIP Jabar itu.

Harus bisa angkat martabat nelayan

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, ingin Menteri KP dapat bekerja untuk memperhatikan kehidupan nelayan.

“Sungguh-sungguh bekerja yang terbaik untuk mengangkat harkat, martabat, dan penghidupan nelayan maupun industri perikanan, nelayan itu adalah kelompok masyarakat termiskin di Indonesia,” kata Daniel.

“Harus benar-benar diperhatikan agar hidupnya lebih baik dan terangkat dari kemiskinan,” lanjut dia.

Usulan Agar Jangan Pilih Kader Parpol Lagi

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) berharap Menteri KP diisi dari kalangan nelayan. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, mengusulkan agar pimpinan KKP tidak lagi datang dari kader partai.

“Setidaknya bukan dari kader partai, karena baru saja kita mendapatkan cobaan karena menteri adalah orang partai yang punya relasi yang kuat dengan aktor tertentu,” ujar Susan.

Susan mengatakan, sektor ini juga butuh orang yang punya visi kemaritiman dan kebaharian yang utuh. Termasuk juga mengerti soal manajemen internal kementerian.

“(Penggantinya) harus nelayan. Kita ini yang dukung, kalau selama kader parpol mah memang berat,” tuturnya.

Sekjen PP Muhammadiyah, KH Anwar Abbas juga menyarankan hal yang sama. Menurut Anwar, sebaiknya posisi Edhy diganti dengan yang betul-betul tahu tentang potensi laut Indonesia dan bagaimana mengelolanya dengan baik.

“Diharapkan akan bisa mendatangkan sebesar-besar keuntungan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan hanya untuk menguntungkan dan mensejahterakan sebagian kecil orang saja,” kata Anwar.

Anwar juga menanggapi usul netizen yang ramai menggaungkan Susi. Menurut dia, Susi merupakan sosok yang punya kapabilitas. Tapi jika kembali dipilih jadi menteri, ia harus dibantu orang-orang yang ahli dalam pengembangan potensi laut.

“Ibu Susi bagus, cuma dengan syarat beliau dibantu oleh orang-orang yang memang punya ilmu tentang pengelolaan dan pengembangan potensi laut kita. Dan beliau mau mendengarkan dan melaksanakan saran-saran tersebut bila memang baik dan benar,” kata Anwar.

Gerindra Tak Ikut Campur soal Pengganti Edhy

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut, pengganti Edhy sebagai menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif Presiden, kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden,” ucap Dasco.

Soal apakah penggantinya dari Gerindra juga, Dasco mengaku belum ada pembicaraan soal itu. Ia memastikan Gerindra menghormati proses hukum di KPK dan akan mengikuti sesuai ketentuan.

Dalam kasusnya, Edhy menjadi tersangka bersama 6 orang lain yakni Staf Khusus Menteri KP, Safri; Staf Khusus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta; Pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi; Staf istri Menteri KP, Ainul Faqih; Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito.

Ia diduga menerima suap dari beberapa perusahaan, salah satunya PT Dua Putra Perkasa. Edhy diduga juga memakai hasil suap tersebut untuk belanja barang-barang mewah bersama istrinya yang juga anggota Komisi V DPR, Rosita Dewi, di Hawaii dengan nominal sekitar Rp 750 juta.(msn)