Indovoices.com –Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat sekitar 2,1 juta pekerja yang terdampak Covid-19 dan masuk dalam daftar (whitelist) untuk menjadi prioritas penerima kartu prakerja. Namun, Ida mengatakan hanya 95.559 orang yang menjadi penerima program.
“Kami memang sangat menyayangkan keputusan dari PMO (Manajemen Pelaksana Program), dari data pekerja yang terdampak sebanyak 2,1 juta dan diperintahkan oleh pak presiden langsung dan mendapatkan karpet merah seharusnya, ternyata hanya sebagian kecil yang diterima,” jelas Ida dalam rapat kerja, Rabu (25/11).
Ida menerangkan, terdapat serangkaian proses hingga hanya sekitar 95.000 orang yang dinyatakan sebagai peserta kartu prakerja.
Ida menjelaskan, awalnya dari 2,1 juta pekerja terdampak Covid-19 dan ditetapkan sebagai whitelist, dilakukan cleansing kembali dan didapatkan data sekitar 555.000 orang. Data tersebut berdasarkan dari usulan DPR sebanyak 25.000 orang, usulan NU 20.700 orang, usulan Muhammadiyah sebanyak 9.000 orang, dan dari Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 500.000.
Data tersebut pun dikirimkan ke PMO pada 1 Oktober 2020. Dari data tersebut, PMO melakukan analisa dan hanya menyetujui sekitar 270.000 orang.
Pada 15 Oktober, data tersebut kembali dikirimkan ke Kemnaker. Setelah melakukan pemutakhiran dan perbaikan data, per 26 Oktober 2020, sudah terdapat sekitar 208.000 data yang sudah diajukan kembali ke Kemnaker sesuai dengan kriteria PMO. Kemnaker pun menambah data sebanyak 1.300 sehingga total data yang dikirimkan ke PMO pada 3 November sebanyak 209.400 orang.
“Jadi data yang kami kirim balik ke PMO tanggal 3 November 2020, PMO mengirimkan data calon penerima batch 11 ternyata hanya 95.559 data. Data tersebut dari usulan DPR, NU dan dinas-dinas. Adapun dari Muhammadiyah tidak ada yang masuk sama sekali,” terang Ida.
Menurut Ida, pihaknya sudah semaksimal mungkin mengupayakan agar data yang diusulkan menjadi peserta kartu prakerja, namun dia pun mengakui Kemnaker tidak bisa berbuat banyak hal mengingat program kartu prakerja tidak berada di bawah naungan Kemnaker.
Meski begitu, dia juga mengatakan PMO sudah memberikan data apakah nama-nama yang diusulkan tersebut sudah mendapatkan program atau bantuan lain dari pemerintah. “Semua datanya ada, kami mendapatkan data dari PMO, mereka yang ternyata sudah menerima program yang lain itu ada datanya,” kata Ida.(msn)
