4 Menteri Kontroversial Jokowi: Terawan hingga Fachrul Razi

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Hari ini, tepat setahun Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wapres RI periode 2019-2024. Setahun pemerintahan berjalan, tak sedikit dari para menteri Jokowi-Ma’ruf yang seringkali menjadi sorotan publik.

Setahun Jokowi-Ma’ruf, para menteri ini menuai sorotan karena pernyataan atau kebijakannya yang dinilai nyeleneh, tak biasa, ramai dikritik hingga tak tepat oleh para ahli, LSM hingga DPR. Berdasarkan catatan kumparan, ada 4 menteri yang kebijakan dan pernyataannya paling sering dikritik publik.

Para menteri tersebut adalah Menag Fachrul Razi, Menkes Terawan Agus Putranto, Mendikbud Nadiem Makarim, serta Menteri KKP Edhy Prabowo.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai khusus untuk Fachrul, Terawan, dan Nadiem, ada sebuah pola yang menjadi penyebab sehingga ketiganya seringkali melahirkan kontroversi di tengah publik.

“Kenapa sering keluar hal yang kontroversial dari 3 menteri tersebut, ada kegagapan secara birokrasi ketika jadi pejabat politik. Ada iklim baru yang tak biasa dihadapi kalau kita mengingat latar belakang ketiga dulu,” kata Yunarto.

Lalu, apa saja pernyataan dan kebijakan kontroversial dari para menteri Jokowi-Ma’ruf tersebut? Mari kita bedah satu per satu.

1. Menag Fachrul Razi

Keputusan Jokowi memilih Fachrul Razi sebagai Menag sudah menjadi sebuah kontroversi. Jokowi seakan “melawan” tradisi sejak era reformasi bahwa Menag biasanya berasal dari ormas Islam besar di Indonesia. Ia memilih Menag dengan latar belakang militer. Saat itu, banyak pihak yang mengkritik dan menyangsikan keputusan Jokowi.

Setahun berjalan, apa saja pernyataan dan kebijakan Fachrul Razi yang banyak menuai kritik?

-Bukan hanya menteri agama Islam

Baru saja dilantik sebagai Menag, Fachrul Razi sudah bikin ramai. Ia menyebut dirinya bukan hanya menteri agama Islam. Selama ini, Menag di bumi Indonesia memang tak hanya mengurusi agama Islam tapi 5 agama di Indonesia. Entah mengapa pernyataan itu keluar dari mulut Fachrul Razi.

“Satu, saya kan bukan menteri agama Islam. Saya Menteri Agama RI yang dalamnya 5 agama,” ungkap Fachrul di Istana Negara, Rabu (23/10).

-Celana cingkrang dan cadar di lingkungan ASN

Kira-kira sepekan setelah dilantik, lagi-lagi Fachrul Razi menjadi sorotan publik. Kali ini ini menyinggung pemakaian celana cingkrang di lingkungan ASN. Tak tanggung-tanggung, ia meminta ASN yang pakai celana cingkrang keluar.

“Kemudian masalah celana cingkrang-cingkrang itu tidak dilarang dari aspek agama. Karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal di tempat ditegur celana kok tinggi gitu?” ungkap Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10).

“Kamu enggak lihat aturan negara gimana? kalau enggak bisa ikuti keluar kamu,” tegas dia.

Setelah itu, Fachrul bicara soal pemakaian cadar oleh ASN. Menurut dia, ASN harus berpakaian sesuai aturan yang ada, termasuk tak boleh menutupi muka.

“Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?” kata eks Wakil Panglima TNI itu.

Soal cadar juga celana cingkrang, Fachrul Razi kemudian memberikan klarifikasi bahwa ia tak bisa melarang. Ia hanya sebatas merekomendasikan ke instansi lain.

– Penceramah bersertifikat

Kebijakan lain yang menuai banyak kritik khususnya dari ormas keagamaan Islam di Indonesia adalah program penceramah bersertifikat yang mulai berjalan pada September lalu. Program ini bertujuan menangkal penyebaran radikalisme melalui ceramah-ceramah di masyarakat. Fachrul mengatakan, bakal ada 8.200 penceramah bersertifikat dari semua agama.

Kami buat program penceramah bersertifikat mulai bulan ini. kami cetak 8.200 orang, semua agama, sukarela, ada gesekan, enggak setuju, enggak masalah kami lanjut,” kata Fachrul Razi saat webinar membahas strategi menangkal radikalisme pada ASN, Rabu (2/9).

-Radikalisme masuk melalui anak good looking

Pernyataan lain Fachrul yang menuai kontroversi adalah soal bagaimana masuknya radikalisme di Indonesia khususnya di masjid yang berada di institusi pemerintahan. Menurut dia, radikalisme justru masuk melalui anak-anak good looking yang fasih berbahasa Arab.

“Cara masuk mereka gampang. Pertama, dikirimkan anak good looking, bahasa arab bagus, jadi imam. Lama-lama orang bersimpati dan diangkat jadi pengurus masjid, ajak temannya dan masuk ide-ide (radikal) seperti itu,” ucap Fachrul Razi.

-Diprotes DPR karena tak konsultasi soal penundaan haji 2020

Rapat antara Fachrul Razi dan Komisi VIII DPR hampir selalu panas. Namun, yang paling mencolok perhatian adalah ketika Komisi VIII memprotes kebijakan Fachrul Razi untuk menunda haji 2020 karena wabah corona tanpa berkonsultasi dengan DPR. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai seluruh keputusan soal haji mulai dari biaya, pemberangkatan, pemulangan hingga anggaran wajib dibahas pemerintah dan DPR. Apalagi keputusan penundaan seperti itu.

Belakangan, saat rapat dengan Komisi VIII, Fachrul meminta maaf karena tidak berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.

Yunarto Wijaya menilai, sederet kontroversi oleh Fachrul Razi merupakan konsekuensi dari keputusan Jokowi yang bisa dibilang spekulatif dan gambling dengan memilih seorang Menag dengan latar belakang militer, bukan dari segi keahlian atau kezakenannya.

“Jadi salah kaprah ketika seorang jenderal ditempatkan di menteri yang sensitif seperti Menag. Akhirnya kegagapan itu terlihat, kehatian-hatian yang harusnya dimiliki seorang Menag malah terjadi sebuah insensitivitas dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan,” jelas Yunarto.

Yunarto menilai Jokowi memang terlihat ingin melakukan terobosan tapi risiko yang diterima ternyata lebih besar. Belum lagi, dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah yang seringkali mengkritisi Fachrul Razi.

“Artinya ada kegagalan komunikasi politik yang dilakukan, yang harusnya jadi tugas utama dari Fachrul Razi. Harusnya dia menyadari komunikasi harus dibangun dengan ormas yang mungkin harusnya menempati pos yang ditempatinya sekarang,” jelas Yunarto.

1. Menkes Terawan Agus Putranto

Sama halnya dengan Fachrul Razi, pemilihan Terawan Agus Putranto sebagai Menkes juga menuai kontroversi di awal pelantikan kabinet. Ketika COVID-19 muncul, Terawan makin menjadi sorotan publik dengan berbagai pernyataan dan kebijakannya yang seringkali membuat publik bingung dalam menghadapi pandemi.

– COVID-19 belum tentu ada di Indonesia

Terawan Agus Putranto mulai mencuri perhatian publik saat dunia sudah mulai heboh corona. Saat itu, Terawan menyebut belum tentu ada corona di Indonesia. Padahal, isu corona masuk Indonesia sudah santer.

Pernyataan ini dilontarkan Terawan saat heboh isu virus corona yang diduga menjangkiti salah satu karyawan Huawei Tech yang berkantor di Gedung BRI 2 Jalan Sudirman. Saat itu, Terawan meminta masyarakat tak khawatir. Bahkan ia mempertanyakan para wartawan yang pakai masker untuk antisipasi virus corona.

“Ini kan masih belum jelas (ada virus corona atau tidak), kalian ngapain pakai masker?” kata Terawan (23/1).

“Kalau aku takut, kan berarti aku sudah punya data. Kalau aku sudah begini (datang tanpa masker), berarti santai saja. Kalau benar (ada virus corona), ya masa aku berani,” lanjut Terawan.

Satu setengah bulan kemudian, Presiden Jokowi mengumumkan kasus perdana corona di Indonesia. Angkanya pun terus menerus merangkak hingga kini.

– Percuma yang sehat pakai masker

Terawan juga menuai kritik ketika menyebut tak penting bagi masyarakat yang sehat untuk memakai masker. Komentar ini dilontarkan Terawan saat harga masker mulai melonjak tinggi pada Februari lalu.

“Masker [mahal]? Salahmu sendiri, kok, beli, ya. Enggak usah [pakai]. Masker untuk yang sakit,” kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/2).

Di bulan Maret, Terawan kembali menekankan bahwa masyarakat yang sehat tak perlu memakai masker. Menurut dia, lebih efektif menjauhi orang yang sakit daripada memakai masker. Selain itu, dengan tidak memakai masker, stok masker di Indonesia tidak akan langka.

“Tetap keputusannya dari WHO yang sakit yang pakai masker . Yang sehat ndak usah. Kenapa? Karena apa? Kalau yang sehat pakai juga percuma, dia nanti megang-megang tangannya dan sebagainya. Tetap saja bisa kena,” kata Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

– Corona akan sembuh sendiri

Terawan pernah menyebut bahwa corona adalah jenis penyakit yang akan sembuh sendiri. Hal ini disampaikan Terawan ketika menjenguk 3 pasien corona yang sembuh di RSUP Persahabatan pada Maret lalu.

“Saya bahagia teorinya benar bahwa ini self limited disease, penyakit yang akan sembuh sendiri,” kata Terawan.

– Terawan disentil Jokowi

Terawan menjadi sorotan publik ketika disentil oleh Presiden Jokowi perihal rendahnya serapan anggaran. Kejengkelan Jokowi disampaikan dalam sidang kabinet Paripurna 18 Juni lalu. Jokowi mengeluhkan serapan anggaran Kemenkes yang baru 1,53 persen di tengah pandemi corona.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan. Itu dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun baru keluar 1,53 persen coba,” kata Jokowi.

Jokowi meminta penggunaan anggaran kesehatan segera dikeluarkan secepatnya, khususnya dalam pemberian tunjangan bagi dokter, tenaga medis, dan pembelian alat-alat kesehatan penanganan COVID-19.

“Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti ini,” ungkap Jokowi.

– Ibarat hilang ditelan bumi

Terawan juga menjadi sorotan karena ia seakan hilang ditelan bumi di tengah pandemi corona. Menteri-menteri lain yang memang ditugasi Jokowi menangani corona bahkan lebih sering tampil di depan publik dibandingkan Terawan yang merupakan menkes. Sebut saja Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahkan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Dalam beberapa kali kesempatan konferensi pers usai rapat terbatas soal COVID-19, Terawan memang terlihat tapi ia tak melontarkan pernyataan. Pun memberi pernyataan, sungguh irit.

Yunarto Wijaya menilai, Terawan memang terkesan gagap menghadapi sebuah birokrasi menjadi menteri. Menurut dia, latar belakang Terawan yang seorang dokter membuatnya tak terbiasa berkomunikasi secara politik. Kemudian, tantangan yang harus dihadapi pun luar biasa yaitu pandemi corona.

“Akhirnya terjadi sebuah kegagapan. Dia belum bisa membedakan komunikasi ke publik dan interpersonal,” jelas Yunarto.

Selain itu, Terawan dinilai memiliki keterbatasan dalam mengambil sebuah sikap di sektor kesehatan ketika diharuskan adanya kompromi dengan sektor lain misalnya ekonomi.

“Ini terlihat dengan kebijakan Kemenkes yang ragu, lambat, bahkan maju mundur. Ini yang menyebabkan Kemenkes kehilangan giginya. Ditambah lagi Terawan kan bisa dibilang menteri baru jadi tak punya pengaruh dibandingkan menteri-menteri lain yang senior,” kata dia.

1. Mendikbud Nadiem Makarim

Eks Bos GoJek yang dipilih menjadi Mendikbud ini menuai keraguan di tengah masyarakat. Setelah setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan, ada sederet kebijakan Nadiem yang menjadi kontroversi di ruang publik. Apa saja kebijakan tersebut?

-Penghapusan UN

Baru dua bulan dilantik, Nadiem memutuskan menghapus ujian nasional mulai 2021. Di tahun 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Asesmen ini terdiri dari 3 poin utama yaitu mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter.

Kemudian, saat pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, kelulusan ditentukan dengan menggelar Ujian Sekolah secara online. Jika sekolah tak siap menggelar ujian, kelulusan bisa ditentukan dengan mempertimbangkan nilai rapor dan prestasi siswa. Syarat penentu kelulusan bisa juga lewat penugasan jarak jauh.

– Program Organisasi Penggerak

Salah satu program Nadiem yang menuai kritik luas adalah Program Organisasi Penggerak. Dalam program ini, anggaran Rp 595 miliar per tahun dari kas negara akan digelontorkan untuk ormas-ormas peserta di sektor pendidikan.

Kontroversi muncul ketika seleksi ormas penerima bantuan dinilai tak transparan. Salah satu buktinya, ada nama yayasan milik perusahaan besar yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation. Kisruh makin runcing ketika Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah dan LP Ma’arif Nahdlatul Ulama, yang lolos seleksi, memilih mundur. Belakangan, PGRI juga mundur.

Buntut dari kontroversi ini, Nadiem memutuskan menunda program ini hingga 2021. Ia menjanjikan evaluasi dalam eksekusi program ini. Pun, Nadiem menjalin komunikasi dengan ormas-ormas besar yang mempertanyakan program ini seperti Muhammadiyah, NU, dan PGRI

– Pelajaran sejarah dihilangkan

Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan ketika ramai di media sosial soal mata pelajaran sejarah yang dihilangkan. Isu ini muncul dari menyebarnya kajian milik Kemendikbud yang salah satu substansinya mata pelajaran sejarah tak lagi menjadi kewajiban.

Wacana yang ramai ini buru-buru dibantah Nadiem. Ia menyebut, isu ini muncul karena ada presentasi internal yang bocor tentang salah satu ide penyederhanaan kurikulum. Padahal, Kemendikbud punya puluhan versi kurikulum yang berbeda dan sedang dikaji dalam uji publik.

“Saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel Sejarah. Saya ingin ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mapel sejarah di kurikulum nasional,” ucap Nadiem dalam keterangan yang dibagikan Kemendikbud di media sosial, Minggu (20/9).

– Kebijakan sekolah saat corona

Di tengah wabah corona, Kemendikbud sempat menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Namun, setelah pemerintah mulai melonggarkan penerapan PSBB, Kemendikbud mengizinkan sekolah yang berada di zona kuning dan zona hijau untuk menggelar kebijakan tatap muka.

Kemendikbud memang memberikan banyak syarat bagi mereka yang ingin menerapkan kegiatan belajar tatap muka. Seperti hanya sekolah menengah ke atas dan harus seizin orang tua, namun kebijakan kegiatan belajar tatap muka ini banyak dikritik baik dari DPR maupun praktisi pendidikan. Sebab, kasus corona di Indonesia terus merangkak naik dan sekolah dikhawatirkan menambah banyak penyebaran.

– Kerja sama dengan Netflix

Salah satu kebijakan lain yang menjadi sorotan adalah kerja sama antara Kemendikbud dan Netflix. Dalam kerja sama ini, Netflix menyiapkan dana investasi sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 14 miliar untuk komitmen mendukung pertumbuhan perfilman Indonesia.

Nantinya, Netflix dan Kemendikbud akan memfokuskan kerja sama dalam pelatihan kemampuan kreatif yang meliputi penulisan kreatif (creative writing), pelatihan pasca-produksi, serta undangan untuk mengirim konsep cerita film pendek bagi para peserta pelatihan. Netflix juga bakal menayangkan konten dari Indonesia dan memperkenalkan secara global melalui platformnya.

-SPP bisa bayar melalui GoPay

Terobosan lain yang dilakukan Nadiem adalah siswa dimungkinkan membayar uang SPP melalui GoPay. GoPay tidak hanya melayani pembayaran uang SPP saja, tetapi juga bisa digunakan untuk membayar keperluan pendidikan lainnya, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Saat ini sudah ada sekitar 180 lembaga pendidikan yang terdiri dari pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia.

1. Menteri KKP Edhy Prabowo

Menteri lain di era Jokowi yang kebijakannya menuai kontroversi adalah Menteri KKP Edhy Prabowo. Pemilihan menteri asal Gerindra ini oleh Jokowi di pos KKP juga sempat menuai pertanyaan. Apa saja kebijakan Edhy Prabowo yang ramai jadi sorotan publik?

-Mengizinkan kembali penggunaan cantrang

Edhy Prabowo mencabut larangan alat tangkap cantrang yang sebelumnya dilarang oleh Susi Pudjiastuti. Penggunaan cantrang itu kembali diperbolehkan lewat terbitnya aturan Menteri KP tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Edhy menilai penggunaan cantrang tak merusak lingkungan tapi berpotensi meningkatkan nilai ekonomis bagi nelayan. Selain itu, pencabutan larangan cantrang juga bisa menyerap tenaga kerja.

-Buka keran ekspor benih lobster

Edhy Prabowo kembali mengizinkan adanya ekspor benih lobster dengan menerbitkan Permen KP Nomor 12/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan ekspor benih lobster dapat dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian KKP. Kegiatan ekspor ini nantinya dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. (msn)