Indovoices.com –Ucapan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani mengenai Pancasila dan Sumatera Barat berbuntut panjang. Ia dilaporkan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ke polisi karena dianggap menghina masyarakat Sumbar.
PKS menjadi partai yang paling awal mengkritik pernyataan itu dan meminta Puan meminta maaf. Politikus PDIP merapatkan barisan membela sang putri Ketua Umum. Berikut adalah sejumlah fakta mengenai bagaimana polemik ini bermula.
1. Awal Mula
Puan menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020, Rabu, 2 September 2020. Di acara yang sebetulnya rapat virtual itu, Ketua DPR ini awalnya mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDIP maju di Pilkada 2020 Sumatera Barat. Mereka ialah politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni.
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan setelah mengumumkan rekomendasi itu. Kalimat bernada harapan inilah yang memicu polemik setelahnya.
2. Pernyataan Mega
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyinggung Sumatera Barat dalam pidatonya di acara itu. Ia mengaku bertanya-tanya soal penyebab PDIP sulit menang Pilkada di Sumbar. Meskipun, kata dia, PDIP sudah mulai memiliki kantor DPC dan DPD di Bumi Minangkabau itu. “Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan,” kata Megawati.
Megawati mengatakan jika melihat dari sejarah bangsa, banyak tokoh asal Sumatera Barat yang menjadi nasionalis. Ia mencontohkan Bung Hatta yang bersama ayahnya, Bung Karno, menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. “Padahal kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak sekali lho orang dari kalangan Sumatera Barat itu yang menjadi nasionalis,” kata mantan Presiden RI ini.
3. Kritik PKS
Juru bicara PKS Handi Risza, menilai pernyataan Puan menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat. “Baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau,” kata Handi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 2 September 2020.
Caleg PKS dari Daerah Pemilihan Sumbar ini mengatakan banyak pendiri bangsa adalah orang Minang, seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka. Handi meminta Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat. Di Pemilihan Gubernur Sumbar 2020, PKS mengusung pasangan calon Mahyeldi dan Audy Joinaldi.
4. Dibela Kader PDIP
Politikus PDIP Arteria Dahlan meminta orang Minang lebih arif dan bijaksana menyikapi pernyataan Puan. “Saya sangat sedih dan prihatin, sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah,” kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 September 2020.
Arteria mengingatkan bahwa ayah Puan, Taufiq Kiemas berdarah Minang. “Beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,” kata Arteria. Arteria mengatakan Megawati Soekarnoputri, ibu Puan, juga memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam. Sedangkan nenek Puan , Fatmawati, adalah anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, mengatakan, Puan tidak bermaksud menyakiti masyarakat Minangkabau. Alex menjelaskan Puan sejatinya sedang memberikan instruksi kepada kader PDIP agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu pun disampaikan dalam rapat internal partai yang kebetulan bersifat terbuka.
5. Puan Dilaporkan
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri pada Jumat, 4 September 2020. Selain polisi, perkumpulan ini berencana melaporkan Puan ke Majelis Kehormatan DPR.
Salah satu perwakilan, David, mengatakan PPMM tidak terima Puan melontarkan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila. Ia menganggap pernyataan Puan tersebut telah menyinggung masyarakat Minangkabau.
“Substansi pernyataan Puan cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang, yang mana kalau ditarik lagi, PDIP tidak pernah bisa menang. Jadi mungkin ada kekesalan sehingga timbul pernyataan tersebut,” ujar David kepada wartawan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan. (msn)
