Jokowi Jangan Tersandera Politik Jika Mau Reshuffle saat Pandemi Corona

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Presiden Jokowi memberikan sinyal akan merombak jajarannya yang kinerjanya dinilai biasa-biasa saja selama pandemi COVID-19. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, reshuffle adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki kualitas di kabinet. Sehingga penanganan COVID-19 juga akan lebih baik.

“Apalagi ketika kita berbicara tantangan yang lebih berat, seperti yang dihadapi Jokowi di periode kedua. Menurut saya, reshuffle adalah suatu keharusan yang tanpa adanya COVID-19 pun itu harus dilakukan,” tutur Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, di tengah krisis atau pandemi, tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi pun semakin berat. Ia juga menyebut, Jokowi sebaiknya tidak terlalu memikirkan masalah sandera politik atau persepsi publik untuk merombak jajarannya.

“Jadi kalau pertanyaannya kepada saat pandemi ini malah dilakukan reshuffle, dalam situasi pandemi atau krisis, ketika tantangan sudah semakin berat, Presiden malah jangan terbebani dengan sandera apa pun. Mau sandera politik, sandera persepsi publik,” ucap Yunarto.

“Sama seperti sebuah perusahaan swasta, ketika menghadapi krisis, seorang eksekutif di situ, direksi, malah harus lebih berani lakukan evaluasi yang keras dan tegas, termasuk pergantian personel,” imbuhnya.

Meski demikian, Yunarto mengaku tidak bisa menilai, sektor mana saja yang kinerjanya selama pandemi dinilai kurang bagus. Namun, ia memberikan tiga variabel yang mungkin menjadi pertimbangan Jokowi untuk mencopot menterinya.

“Presiden tidak bisa lagi sekarang memberikan ruang kepada menteri yang masih belajar mengenai bidangnya, masih belajar mengenai birokrasi, masih belajar mengenai anggaran. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika ada menteri-menteri yang masih berupa titipan, menteri yang tidak punya latar belakang sesuai dengan departemen yang dia pimpin, itu lumrah dalam sistem politik dagang sapi kita,” jelasnya.

© Disediakan oleh Kumparan

Selain itu, Yunarto menilai Jokowi tidak boleh lagi mempertahankan seorang menteri hanya karena faktor balas budi politik. Padahal, menteri tersebut tidak memiliki kinerja yang cukup baik.

“Nomor tiga, menteri-menteri yang lebih banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial, termasuk kebijakan dan pernyataan kontroversial yang itu bisa memutus rasa trust dari masyarakat. Karena dalam masa krisis, trust itu modal terbesar buat sebuah rezim. Nah itu ketiga faktor tadi bisa jadi prioritas oleh Jokowi untuk melakukan reshuffle,” pungkasnya.(msn)