Indovoices.com –Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah seringkali dihujani kritik terkait kebijakan utang luar negeri sejak periode pertama pemerintahannya. Tren uang luar negeri tercatat memang terus mengalami kenaikan.
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2020 sebesar 389,3 miliar dollar AS atau setara Rp 5.796 triliun.
Angka ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 183,8 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 205,5 miliar dollar AS.
Dalam APBN, utang hampir selalu diandalkan pemerintah untuk menutup defisit APBN. Utang yang bertambah terus menerus bisa jadi beban pemerintahan selanjutnya, apalagi pembayaran utang tak cuma membayar pokok yang jatuh tempo, melainkan juga harus membayar bunganya.
Kebijakan utang ini yang membuat pemerintahan Jokowi kerapkali menerima hujan kritikan, khususnya yang berkaitan dengan utang luar negeri dan efektivitas dalam penggunaannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tercatat jadi menteri Jokowi yang paling sering pasang badan meladeni para pengkritik utang.
Luhut sendiri baru-baru ini menantang para pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya. Dia mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara, terutama kenaikan utang selama pandemi virus corona atau Covid-19.
“Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong,” tegas Luhut.
“Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin,” kata dia lagi.
Kata Luhut, rasio utang masih aman
Pensiunan jenderal TNI yang juga pengusaha tambang batu bara ini menyebut, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.
“Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar,” kata dia.
Luhut mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020. Dia bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif. Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.
“Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif,” ucapnya.
Ladeni tantangan debat Rizal Ramli
Sementara itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memastikan Luhut Pandjaitan siap berdebat Rizal Ramli.
Terkait dengan hal itu, pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut.
Sebelumnya Rizal Ramli menantang para menteri ekonomi Jokowi untuk mundur jika kalah dalam debat pada 24 Juni 2020. Sebaliknya, jika dirinya kalah, bakal berhenti mengkritik pemerintah.
Sementara menanggapi permintaan Rizal Ramli, menurut Jodi, tawaran tidak akan mengkritik kabinet pemerintahan Presiden Jokowi masih kurang sepadan dengan apa yang diminta kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Terus, kalau di sini dituntut mundur, di sana apa yang setimpal? Masa cuma berhenti mengkritik? Harus yang bombastis juga dong,” ujar Jodi.
Jodi juga mengatakan, permintaan Rizal Ramli untuk menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam debat tidak akan diikuti.
“Ya, masa kami juga harus ngaturin semua tuntutannya, ngumpulin satu kabinet, kan pada sibuk. Emangnya enggak ada kerjaan,” ketusnya.
Luhut ladeni debat dengan dosen UI
Luhut juga sempat meladeni permintaan debat dengan dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata.
Luhut menyebut, ada perdebatan dalam diskusi terkait ekonomi termasuk soal utang negara tersebut. Namun ia mengatakan menemukan satu titik temu setelah berdebat dengan Djamester yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.
“Tidak ada yang menang atau kalah dalam diskusi dan adu argumentasi hari ini,” tulis Luhut di akun resmi Instagram pribadinya.
“Tetapi kami sepakat pada satu hal, semua boleh berbicara dan mengkritik Pemerintah asalkan menggunakan data yang dapat diuji bersama-sama,” sambung dia.(msn)
