WHO: Cara Penanganan Pandemi di India Bisa Tentukan Lintasan Covid-19 Selanjutnya

Indovoices.com-Pemerintah India mulai memberlakukan lockdown. Menurut WHO, langkah agresif dalam penanganan virus corona sangat penting di negara padat penduduk ini

India bisa turut menentukan lintasan Covid-19 di masa depan, yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terutama dalam cara India menangani krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dr Michael J Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, mengatakan: “India, seperti Cina, adalah negara yang sangat padat penduduknya. Masa depan pandemi ini, sebagian besar, akan ditentukan pada apa yang terjadi di negara-negara yang sangat besar dan padat penduduk. ”

“Jadi, sangat penting bagi India untuk terus mengambil tindakan agresif di tingkat kesehatan masyarakat untuk mengendalikan, menekan penyakit ini dan menyelamatkan nyawa,” tambah Ryan.

India lockdown

Sebelumnya Perdana Menteri India mengumumkan lockdown 21 hari. “Mulai dari tengah malam hari ini, seluruh negara akan dikunci sepenuhnya,” kata Narendra Modi dalam pidato yang disiarkan televisi Selasa malam (24/3) waktu setempat.

“Untuk beberapa hari ke depan, lupakan soal pergi keluar. Tetaplah di rumah. Lakukan satu hal ini saja, tetaplah di rumah”, kata Narendra Modi. Namun kelihatannya, hal itu tidak mudah untuk diterapkan.

Upaya karantina

Saat Krittika Walia mendarat di bandar udara New Delhi dari Paris awal bulan ini, secara mental ia telah mempersiapkan diri untuk dikarantina sesuai regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah India yang sedang bergulat dengan meningkatnya kasus COVID-19. Namun, Walia tidak menyangka apa yang akan terjadi.

Walia, perempuan berusia 27 tahun, yang tengah belajar arsitektur di Paris, mengatakan dia dan para penumpang lain harus menunggu berjam-jam di bagian kosong bandara New Delhi tanpa diberi makanan maupun air minum. Kemudian, dia dan sekelompok penumpang lainnya harus menaiki bus ke sebuah blok apartemen kosong di daerah yang jauh dari mana-mana.

Para penumpang yang baru saja tiba dari luar India ini harus dikarantina dan diminta untuk berbagi apartemen. Namun kondisi gedung apartemen itu sangat menyedihkan. Bangunannya rusak, lift yang tidak berfungsi dan kamar mandi yang bau. Semuanya dilapisi debu.

“Saya terkejut dan marah. Saya tidak butuh fasilitas mewah, hanya perlu kamar dan kamar mandi yang bersih,” kata Walia kepada DW. “Lupakan virus corona; saya takut malah terkena diare atau terkena infeksi lain jika saya tetap tinggal di sana.”

Walia mengatakan memang ada tim pembersih yang didatangkan setelah orang-orang mengeluh. Tim itu datang dengan mengenakan pakaian pelindung untuk bekerja dan masker. Setelah bersih-bersih mereka pun berpose untuk foto resmi.

“Tampaknya lebih seperti upaya pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu terkait virus corona,” tambahnya. Setelah pemeriksaan temperatur tubuh, Walia dan para penumpang lain diminta pergi keesokan harinya untuk mengisolasi diri di rumah.

Warga menolak dikarantina

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, meski tidak ada standar universal terkait infrastruktur di fasilitas karantina, paling tidak bangsal karantina tidak boleh malah meningkatkan risiko penularan. Tetapi, di media sosial, beredar gambar-gambar dan laporan tentang fasilitas karantina di India yang tidak bersih dan banyak orang justru dipaksa untuk berbagi kamar dan asrama. Ini memicu kekhawatiran, kondisi tersebut sebenarnya malah mempercepat penyebaran virus SARS-CoV-2.

Kondisi kumuh membuat orang juga semakin menghindari karantina. Ada kekhawatiran bahwa penolakan ini akan membahayakan banyak nyawa dan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Sepuluh orang sebelumnya dilaporkan kabur dari rumah sakit di Mumbai di saat mereka seharusnya menunggu hasil tes setelah kembali dari Dubai dan menunjukkan gejala COVID-19.

Media India juga menulis tentang orang-orang yang tidak melaporkan perjalanan ke luar negeri mereka ke negara-negara berisiko tinggi guna menghindari karantina publik. Ada juga laporan tentang pasien-pasien yang melarikan diri dari fasilitas karantina, dan memicu perburuan oleh petugas kesehatan dan penegak hukum yang panik dan berupaya melacak siapa saja yang mungkin telah berhubungan dengan pasien yang kabur itu.

© DW/P. Tiwari Breberapa negara bagian dan pemerintahan kota sudah memberlakukan lockdown, antara lain di kota Kalkutta

Ketakutan dan histeria

Dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi virus corona di India, orang-orang yang menolak screening dan karantina menjadi rintangan utama pengendalian infeksi. Pakar kesehatan masyarakat mengatakan pemerintah perlu menyediakan fasilitas karantina yang bersih dan informasi yang benar terkait virus corona. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan kepastian.

“Tantangannya adalah bahwa selain problem kebersihan, ada ketakutan umum dan ketidakpercayaan di antara orang-orang yang ditempatkan di pusat-pusat karantina dan isolasi milik pemerintah,” ujar Giridhar Babu ahli epidemiologi di Yayasan Kesehatan Publik yang berbasis di New Delhi kepada DW.

“Mereka (masyarakat) tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada anggota keluarga mereka. Ada banyak fobia dan histeria terkait siapa saja yang dapat menyebarkan virus. Orang-orang yang masuk ke karantina juga menghadapi stigma sosial sebagai ‘penyebar virus,’” katanya.

“Ini harus dihentikan. Pihak berwenang perlu berkomunikasi dengan lebih baik dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa: ‘Jika kamu meninggalkan fasilitas itu, kamu akan lebih membahayakan daripada membawa kebaikan bagi keluarga dan orang-orang tersayang.’ Orang-orang perlu paham mengapa karantina sangat penting dalam memerangi virus ini,” tambahnya.

Sejauh ini, sebagian besar kasus COVID-19 di India yang saat ini mencapai lebih 400 kasus dilaporkan berasal dari wisatawan asing atau warga India yang kembali dari luar negeri. Meski demikian, para pakar kesehatan justru mengkhawatirkan penularan di antara warga lokal. India adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya dengan membatalkan visa dan menolak masuk orang asing kecuali hanya beberapa orang. Pihak berwenang di seluruh negeri juga telah melakukan program pemeriksaan di bandara secara agresif.

Melacak pergerakan orang-orang

Mengingat banyaknya kasus orang yang melarikan diri dan menolak karantina, negara-negara bagian di India telah mendorong warga untuk melakukan karantina sendiri di rumah. Pihak berwenang juga mencari cara untuk melacak pergerakan orang-orang. Di negara bagian Kerala di selatan, pihak berwenang menggunakan rekaman CCTV, catatan telepon genggam, dan bahkan teknologi GPS untuk melacak pergerakan sebuah keluarga yang baru kembali dari Italia pada akhir Februari.

Pemerintah menuduh bahwa keluarga itu sengaja menyembunyikan riwayat perjalanan mereka dan tidak melaporkan diri untuk pemeriksaan wajib di rumah sakit setempat. Sementara di negara bagian barat Maharashtra, yang telah mencatat jumlah kasus virus corona terbanyak yaitu lebih dari 70 kasus, menuliskan kata-kata “karantina di rumah” dengan tinta permanen di tangan orang-orang yang datang dari luar negeri yang menunjukkan gejala terinfeksi virus. Cap itu termasuk tanggal berakhirnya masa karantina.

“Jika orang-orang ini (yang mendapatkan cap) keluar, orang lain dapat mengidentifikasi mereka sebagai pasien karantina di rumah. Ini dilakukan agar pasien benar-benar patuh melakukan karantina di rumah,” kata Rajesh Tope, Menteri Kesehatan Publik di negara bagian Maharashtra, pada jumpa pers.

Beberapa negara juga telah mengajukan undang-undang era kolonial guna menghukum orang, termasuk ketentuan hukuman penjara, bagi yang melanggar kewajiban karantina, isolasi di rumah atau mereka yang berbohong kepada pihak berwenang tentang sejarah perjalanan mereka.

Masalah buruknya sistem pelayanan kesehatan publik

Namun demikian, penghindaran karantina ini adalah bagian dari masalah yang jauh lebih besar. Orang India umumnya tidak mempercayai fasilitas sistem perawatan kesehatan publik yang kekurangan sumber daya maupun dana. Mereka yang mampu, lebih memilih pergi ke rumah sakit swasta.

India membelanjakan hanya 3,6 persen dari total Produk Domestik Bruto mereka untuk fasilitas kesehatan publik. Jumlah ini lebih rendah dari sejumlah negara tetangga bahkan yang lebih kecil seperti Nepal. Untuk merawat 10.000 orang, India hanya punya delapan dokter, bandingkan dengan 41 dokter di Italia dan 71 dokter di Korea Selatan.

“Sistem pelayanan kesehatan masyarakat di India, dengan beberapa pengecualian di beberapa negara bagian, benar-benar buruk,” ujar pakar kesehatan Giridhar Babu. “Kami tidak memiliki cukup ventilator, unit perawatan intensif dan tempat tidur isolasi di rumah sakit. Bahkan jika satu persen populasi kami bermasalah kesehatan serius yang terkait dengan virus corona, sistem akan kewalahan. Ini akan menjadi bencana.” (msn)