Indovoices.com-Inovasi baik yang memberikan nilai tambah pada komoditas maupun yang mampu mengganti barang impor menjadi salah satu program terobosan yang akan didorong Kemenristek/BRIN bersama industri, kampus, BUMN dan masyarakat luas selama lima tahun ke depan.
Demikian dikemukakan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/KaBRIN) Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan rekomendasi kebijakan hasil dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemenristek/BRIN 29-30 Januari 2020.
“Yang bisa menjadi solusi kita yaitu pembangunan harus berdasarkan innovation driven economy, yaitu bagaimana riset dan inovasi berfokus kepada penciptaan nilai tambah, hilirisasi pada sumber daya alam yang kita miliki itu. Jangan sampai kita melanjutkan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang hanya tergantung pada komoditas mentah, baik hasil pertanian mentah (raw agricultural products), yaitu produk yang ekspornya langsung produk pertaniannya, maupun dalam bidang energi dan pertambangan Indonesia hanya mampu mengekspor produk bijih tambang, atau produk pertambangan berbentuk bahan mentah (raw materials),” ungkap Menteri Bambang Brodjonegoro di Graha Widya Bhakti, Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan salah satu tantangan yang membuat ekonomi Indonesia saat ini rentan terhadap krisis dari luar, adalah neraca transaksi berjalan Indonesia yang masih dibebani oleh impor akan produk yang belum mampu diproduksi dalam negeri. Untuk itu, Kemenristek/BRIN akan mendorong perusahaan swasta dan BUMN untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama dalam hal riset, pengembangan, dan desain produk.
“Apapun upaya kita harus mengarah pada penciptaan produk inovasi pengganti impor, yang sekaligus dapat meningkatkan konten lokal. Penghitungan TKDN ini akan kami perjuangkan dan sosialisasikan kepada Kementerian lainnya, sehingga diharapkan menghitung TKDN tidak hanya berdasarkan proses produksi, material yang diproduksi dalam negeri, atau sekadar distribusi di dalam negeri, melainkan nilai terbesar dari TKDN harusnya ada pada output riset dan pengembangan dan desain produk,” ungkap Menristek/Kepala BRIN.
Rekomendasi lainnya dari peserta Rakornas yang terdiri dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bidang Ristek, litbang Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi adalah agar Menristek/Kepala BRIN perlu mendorong pimpinan institusi litbangjirap (perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Litbang Kementerian dan Lembaga) dan industri untuk dapat bersinergi mendukung implementasi Prioritas Riset Nasional (PRN) dari hulu sampai hilir.
Dengan demikian, hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi berperan strategis untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang mampu membawa Indonesia keluar dari middle income trap country pada 2045, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan memacu pertumbuhan industri nasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Satu hal, Rakornas ini juga meminta BRIN melakukan identifikasi topik riset strategis nasional untuk menghasilkan inovasi yang berdaya guna dan berhasil guna, konsolidasi agenda riset strategis nasional, konsolidasi anggaran riset, dan konsolidasi jejaring dan sumber daya riset.
Kolaborasi Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud
Sebelum penutupan, salah satu sesi pleno yang diadakan dalam rangkaian agenda Rakornas 2020 kali ini adalah mempertemukan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
Dalam kesempatan ini, kedua Menteri menjelaskan peran serta kementerian masing-masing dalam bidang pendidikan tinggi (dikti). “Secara formal yang menjadi penanggung jawab urusan program akademik perguruan tinggi secara umum (PTN dan PTS) adalah Mendikbud melalui Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti). Akan tetapi tetapi kami tentunya punya tanggung jawab juga untuk mendorong yang namanya kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang terjadi di PTN dan PTS, jadi jangan sungkan menghubungi kami dalam hal riset dan pengabdian masyarakat. Ke depan diharapkan konsolidatornya dapat dikelola secara bersama. Misalnya ketika bicara mengenai world class ranking university, tanggung jawabnya Mendikbud melalui Dikti dan kami men-support penuh agar ranking universitas membaik, salah satunya karena indikator penilaian WCU adalah kegiatan riset,” ungkap Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.
Dalam kesempatan ini Mendikbud menekankan seluruh evaluasi program-program perguruan tinggi berada dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kemendikbud. “Mohon jangan ada kebingungan. Seluruh evaluasi kinerja perguruan tinggi itu ada di (Ditjen) Dikti, tapi Menristek Bambang yang akan membantu saya (Mendikbud) membuat score card tersebut, sehingga semua aktivitas dari riset dan teknologi itu bisa terfasilitasi. Jadi pengisian matriks-matriksnya, juga harus berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN. Sedangkan untuk penilaian akademik perguruan tinggi, penilaian rektor, penilaian penyampaian Tri Darma akan seratus persen di Ditjen Dikti. Bagi para Ibu dan Bapak Rektor mudah-mudahan tidak menjadi bingung,” ungkap Mendikbud Nadiem Makarim.
Mendikbud turut menyampaikan bahwa Kemenristek/BRIN adalah mitra terbesar dan sangat potensial bagi Kemendikbud dan perguruan tinggi (PT) karena Kemenristek/BRIN dapat mendorong peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tri Darma perguruan tinggi. “Jangan lupa Menristek/KaBRIN adalah partner perguruan tinggi terbesar (terpotensial) buat kita Kemendikbud. Selain itu, sebagian industri juga telah mengkontribusikan dananya terhadap riset dan inovasi. Jadi yang perlu adalah update data (kontribusi dana) dari industri terhadap pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Setelah dana riset dan inovasi teridentifikasi dan dapat diintegrasikan dan digabung dengan dana riset dan inovasi dari K/L lainnya, selanjutnya Kemenristek/KaBRIN juga akan menentukan secara otonom tentang pembagian dananya, siapa yang berhak mendapatkan dana riset dan inovasi, area/bidang fokus risetnya apa, dan kriteria kesuksesan kegiatan/program tersebut. Fungsi kontrol dapat dilakukan oleh Menristek/KaBRIN untuk kegiatan riset dan inovasi dari PT, tapi program keseluruhan PT, akademik, kinerja, dan pencapaian Tri Darma akan diukur okeh Ditjen Dikti,” ungkap Nadiem Anwar Makarim.
Rakornas Kemristek/BRIN 2020 tanggal 30 Januari 2020 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menristek/KaBRIN Bambang PS Brodjonegoro selaku tuan rumah.
Selain itu hadir pula sebagai pembicara kunci adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Sedangkan para Menteri lainnya yang turut hadir pada acara pembukaan adalah adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. Turut hadir dalam pembukaan adalah Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta para pimpinan eselon Kemenristek/BRIN dan peserta Rakornas dari seluruh Indonesia.(jpp)
