Indovoices.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Indonesia Seafood Expo (ISE) dan Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBFIF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Jumat (13/12/2019). Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian acara puncak peringatan Hari Ikan Nasional Ke 6 Tahun 2019, yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Pameran ISE diikuti oleh 130 tenant yang berasal dari asosiasi, industri, UKM, mitra Gemarikan, serta Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, diskusi Menteri Kelautan dan Perikanan dengan stakeholders kelautan dan perikanan menjadi agenda utama dari MFBFIF kali ini.
Turut hadir Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Agus Suherman, Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Ibu Gubernur sejumlah daerah, Ketua Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) Prof. Netti Herawati, ibu PAUD dari 34 kabupaten/kota, guru-guru PAUD dari seluruh Indonesia, perwakilan UNIDO, perwakilan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, dan stakeholder perikanan.
Dalam sambutannya, Menteri Edhy menjelaskan bahwa salah satu program utama pemerintah ke depan ialah memberantas stunting. Ikan menjadi salah satu jawaban untuk mengatasinya. “Ini menjadi tugas kita bersama. KKP bersama kementerian/lembaga lainnya akan bekerja sama. Tentunya, kita juga mengajak pemerintah daerah. 34 bupati sudah menunjukkan dedikasinya untuk melawan stunting. Mari kepala-kepala daerah lainnya ikut bergabung,” ucapnya.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Edhy melakukan dialog interaktif bersama stakeholder perikanan dalam MFBFIF untuk bersinergi menghasilkan langkah-langkah yang strategis dalam membangun perikanan ke depan. Dalam kesempatan ini, beberapa dari 1.500 stakeholder yang hadir menyampaikan masukannya kepada Menteri Edhy secara langsung.
Romy Edy Brutu, anggota Himpaudi dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Maluku Utara menyatakan komitmen Himpaudi seluruh Indonesia untuk bersama-sama memerangi stunting. Di samping itu, ia juga meminta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi atas wacana pelarangan budidaya ikan di Danau Toba yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayahnya. Saat ini, 95 persen budidaya ikan di Danau Toba dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 5 persen sisanya dilakukan oleh swasta.
“Kendalanya di lapangan, selain untuk budidaya perikanan, Danau Toba ini kan dimanfaatkan untuk wisata juga. Jadi, Pemerintah kemarin menghimbau supaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan ini tidak ada lagi karena menggangu pemandangan dan menghasilkan bau yang kurang enak. Tetapi kan kita ingin budidaya ini tetap dilakukan. Mohon petunjuk dari Pak Menteri,” jelasnya.
Menteri Edhy menuturkan, saat ini KKP tengah mengkaji alternatif budidaya ikan di darat sebagai solusi terkait pencemaran air di Danau Toba. Ia menekankan bahwa Pemerintah tak akan menyalahkan masyarakat melainkan mencari alternatif agar tak menganggu sumber pendapatan masyarakat setempat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun turut digandeng dalam proses ini.
“Kami sedang kaji untuk budidaya di darat. Nanti kita tarik airnya. Ini sedang kami kaji akses dan keperluan lainnya bagaimana. Data belum sepenuhnya lengkap tapi mungkin saya lihat bisa di lereng. Kami siap untuk bangun kolam budidaya di darat. Menteri PUPR juga siap mendukung,” ujarnya.
Selanjutnya, Usup Supriatna, pelaku usaha rumput laut dari Koperasi Mina Agar Makmur, Karawang, Jawa Barat menyampaikan bahwa produk ekspor tepung agar-agar Indonesia sebagai hasil olahan rumput laut bernilai tambah masih belum optimal. Padahal, Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia saat ini.
“Produk yang kita ekspor dari tepung agar-agar itu kurang lebih 1.000 ton. Sedangkan yang saya dengar, Tiongkok bisa mengekspor sekitar 5.000 ton. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apalagi, ini akan berdampak pada UKM pembudidaya dari sektor harga saing dan sebagainya,” ucapnya.
Selain itu, Usup juga mendorong agar perizinan ekspor produk perikanan seperti Health Certificate (HC) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) disederhanakan. Ia pun berharap agar KKP dapat meningkatkan daya saing produk ekspor hasil perikanan Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
Menanggapi hal itu, Menteri Edhy menyatakan bahwa KKP tengah mencari jalan keluar terkait perizinan. Solusi ini, menurutnya, akan diputuskan dalam waktu dekat. Terkait daya saing produk hasil olahan rumput laut Indonesia di pasar, ia juga meminta Direktorat Jenderal PDSPKP untuk segera mencari solusi teknis untuk meningkatkannya, baik di pasar domestik maupun ekspor.
“Masalah aturan sedang kita rumuskan jalan keluar. Terkait perizinan sedang kita cari jalan keluar. Yang jelas, kami selalu terbuka pada masukan dari Bapak/Ibu sekalian. Membangun komunikasi dua arah menjadi prioritas saat ini. Kami bukanlah musuh, tapi mitra Bapak/Ibu semua,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini dilakukan peluncuran Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN). “Indonesia merupakan eksportir rumput laut terbesar tapi sampai saat ini masih lebih banyak diekspor dalam bentuk baku. Oleh karena itu, perlu inovasi untuk mengembangkannya menjadi produk-produk bernilai tambah,” ujar Direktur Jenderal PDSPKP Agus Suherman.
Sebagai rangkaian puncak acara, peringatan Hari Ikan Nasional 2019 akan ditutup dengan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang diikuti oleh PKK Provinsi se-Indonesia pada Sabtu (14/12/2019). (kkp/jpp)
