Presiden Joko Widodo tidak memungkiri masih adanya ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
“Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa penguasaan lahan memang ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu hektare. Iya ada, saya tidak akan bilang tidak,” ujar Presiden pada Jumat, 20 Juli 2018, menanggapi.
“Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi satu meter persegi pun kepada mereka,” ucapnya.
Sebaliknya, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif. Melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.
Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKA PMII Akhmad Muqowam. Juga tampak hadir Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
