Site icon indovoices.com

BUMN HARUS MAMPU MEMUNCULKAN PENGUSAHA BARU

Gurgur Manurung

Indovoices.com –Masa Sidang ketiga Komisi VI DPR  RI segera berakhir,  selesai masa siding masuk masa reses.  Masa siding ketiga Komisi VI ditutup dengan Rapat Kerja (Raker) dengan  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Erick Thohir.  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Wakil Ketua Komisi VI DPR dari  Daerah Pemilihan  (Dapil) Bali Gde  Sumarjaya Linggih  yang biasa dipanggil pak Demer  berargumentasi dengan  Dedy Yevri  Sitorus anggota Komisi VI soal pencantuman  sinergi antar BUMN. Pak Demer mengatakan, dalam parktek sehari-hari tidak perlu disebut sinergi antar BUMN karena sinergi BUMN dapat berakibat  hilangnya kompetisi.  Seharusnya BUMN   berdampak untuk melahirkan pengusaha baru bukan menghindari kompetisi  yang sehat. Kalau kita  DPR menguatkan sinergi  maka BUMN bukan lagi   sebagi triger ekonomi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Jadi, BUMN sebagai agent of development harus dimaknai secara luas, kata politisi Golkar itu.

Pemikiran pak Demer merupakan suara dari pelaku usaha kita. Jika BUMN saja yang bersinergi akan  berdampak negatif  terhadap peluang kerja bagi pelaku usaha kita.  Swasta tidak mungkin mampu mengalahkan BUMN karena  BUMN  didukung oleh kekuasaan dan modal negara.  Karena BUMN memiliki kekuasaan dan modal negara maka BUMN harus menjadi triger agar muncul pelaku usaha baru. Dengan demikian BUMN  bermultipilier efek.  Multiplier efek inilah yang diharapkan sehingga negara menugaskan BUMN   sebagai perintis usaha dan berbagai penugasan  negara walaupun rugi. BUMN bisa saja rugi tetapi memunculkan multiuplier efek ke masyarakat, khususnya pelaku usaha.  Dalam hal ini BUMN sebagai perangsang atau perisai bagi usaha lain. Tetapi kalau sesame BUMN saja bersinergi atau dikondisikan maka  tidak muncul pengusaha baru bahkan mematikan pengusaha yang lama. 

Masa Sidang ketiga  Komisi VI DPR RI fokus untuk mendalami  BUMN  yang menerima dana talangan, pencairan utang pemerintah ke BUMN dan  Penyertaan Modal Negara (PMN). Setelah pendalaman dengan BUMN penerima  PMN, dana talangan dan  pencairan hutang pemerintah ke  BUMN, kemudian Komisi VI DPR RI  Raker  dengan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Simpulan hasil Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan para Dirut BUMN yang kemudian Raker dengan Menteri BUMN Rabu 15  Juli 2020 adalah : 

Dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan mengenai Penyertaan Modal Negara, Dana Pinjaman, dan Pencairan Utang Pemerintah kepada BUMN dengan keputusan sebagai berikut:

  1. PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN TAHUN 2020
  2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
  3. Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  4. Penyertaan Modal Negara tidak digunakan untuk membayar utang Perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara.
  5. BUMN penerima Penyertaan Modal Negara harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
  6. Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Penyertaan Modal Negara agar sesuai dengan rencana bisnis, penjadwalan dan perubahan-perubahannya yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
  7. Penggunaan Penyertaan Modal Negara yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, agar mengutamakan produk-produk dan penyedia jasa dalam negeri.
  8. Dalam melaksanakan Penyertaan Modal Negara, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020. 
  9. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PENYERTAAN MODAL NEGARA pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
     

    No

    		  

    BUMN

    		  

    Nilai  (RP)

    		  

    Peruntukan

     
    1. PT Hutama Karya (Persero)     7.500.000.000.000,00 Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera

     
    2. PT Permodalan Nasional

     

    		 1.500.000.000.000,00 Madani        Menjaga keberlangsungan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) khusus kelompok wanita pra-sejahtera.

     
    3. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) 500.000.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

     
    4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 6.000.000.000.000,00 Meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan modal pada PT Askrindo (UMKM dan KUR) dan PT Jamkrindo dalam rangka pemulihan pelaku usaha yang terkenda dampak Covid-19 sesuai dengan penugasan dari Pemerintah.

     
    5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)       4.000.000.000.000,00 Digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta lebih memperhatikan untuk revitalisasi on farm dan off farm pabrik gula nasional

     
    6. Perum Pembangunan Perumahan Nasional 650.000.000.000,00 Digunakan untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.

     
    7. PT Kereta Api Indonesia (Persero)  3.500.000.000.000,00 Digunakan untuk mendanai biaya operasional.

     
    Total 23.650.000.000.000,-
  10. PENCAIRAN HUTANG PEMERINTAH PADA BUMN
  11. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Pencairan Hutang Pemerintah pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
  12. Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Pencairan Hutang Pemerintah untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  13. BUMN penerima Pencairan Hutang Pemerintah harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
  14. Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Pencairan Hutang Pemerintah agar sesuai dengan rencana bisnis, dan penjadwalan yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
  15. Dalam penggunaan Pencairan Hutang Pemerintah, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020.
  16. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran Pencairan Hutang Pemerintah, pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
     

    No

    		  

    BUMN

    		  

    Nilai  (RP)

    		  

    Peruntukan

     
    1. PT Hutama Karya (Persero) 1.882.437.154.067,00 Kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap pembelian lahan proyek jalan tol tahun 2016-2020

     
    2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 59.911.756.692,00 Kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol Serang-Panimbang dari tahun 2018-2020

     
    3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk 8.942.312.000.000,00 Kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol

     
    4. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 5.025.315.656.121,00 Kekurangan pembayaran Pemerintah terkait pembelian lahan tahun 2016-2020

     
    5. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 257.884.464.629,00 Kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik dan off farm pabrik gula nasional

     
    6. PT Pupuk Indonesia (Persero) 5.757.945.000.000,00 Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan Pemerintah RI

     
    7. Perum Bulog

     

    		 566.364.976.056,00 Pembayaran hutang PSO dari Pemerintah

     
    8. PT Pertamina (Persero)

     

    		 45.000.000.000.000,00 Kompensasi selisih harga jual eceran Jenis BBM Khusus Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium Tahun 2017 dan sebagian Tahun 2018, belum termasuk cost of fund.

     
    9. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 48.460.000.000.000, Kompensasi tarif tahun 2018 dan 2019 untuk menutup membayar selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah

     
    Total 115.952.171.007.565

     
  1. DANA PINJAMAN PEMERINTAH
  2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Dana Pinjaman Pemerintah pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
  3. Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Dana Pinjaman Pemerintah untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  4. BUMN penerima Dana Pinjaman Pemerintah harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
  5. Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Dana Pinjaman Pemerintah agar sesuai dengan rencana bisnis, dan penjadwalan yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
  6. Dalam penggunaan Dana Pinjaman Pemerintah, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020.
  7. Dana Pinjaman Pemerintah kepada BUMN penerima diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dalam jangka waktu 3 tahun.
  8. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran Dana Pinjaman Pemerintah, pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
     

    No

    		  

    BUMN

    		  

    Nilai  (RP)

    		  

    Peruntukan

     
    1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 3.000.000.000.000,00 Digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna

     
    2. PT Garuda Indonesia 8.500.000.000.000,00 Mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 (penurunan penumpang sebesar 95%).
    Total 11.500.000.000.000,00

D. CATATAN TAMBAHAN.

Terkait hutang Pemerintah kepada PT Kimia Farma (Persero), rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN meminta agar dapat diselesaikan langsung oleh Pemerintah kepada Perseroan.

Exit mobile version