Predikat Opini WTP tidak Berarti Tidak Terjadi Penyalahgunaan Keuangan

Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) saja tidaklah cukup bagi tata kelola pemerintahan. Kita juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan.

Pemerintah tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun. WTP itu sendiri seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.

Kita harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP, dan itu harus menjadi sebuah standar.

Saya menginstruksikan kepada segenap jajaran pemerintah agar mau bekerja sama dan terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadikan BPK sebagai mitra pemerintahan demi memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.